Bukan SBY namanya kalau tidak bisa korupsi tanpa ketahuan. Pembangunan musium SBY ANI di Pacitan contohnya, yang kini menimbulkan kontroversi. Karena belakangan muncul bocoran bahwa ada dana 9 miliar rupiah dari Kabupaten Pacitan kepada Yudhoyono Foundation, guna meneruskan pembangunan musium.
Ini jelas praktek yang salah, menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Tapi dibuat seolah-olah untuk kepentingan negara, yaitu untuk wisata.
Untuk diketahui, sebelum SBY lengser, ada 3 kebijakan yang dibuat untuk kepentingan pribadinya. Pertama soal fasilitas rumah bagi mantan Presiden, kedua soal perpanjangan kontrak Freeport (kesepakatan nonformal), dan ketiga soal musium Pacitan.
Awalnya, nama musium ini bukan SBY ANI, tapi musium Pacitan. Nah nanti di dalamnya ada kisah SBY sebagai orang Pacitan yang menjadi Presiden Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kunjungan wisata.
Namun karena Presiden Jokowi nampaknya sudah paham dengan proyek dengan kepentingan terselubung itu, akhirnya rencana pembangunan tidak ditindak lanjuti. Atau dihambalangkan.
Di Pacitan sendiri ada dua proyek pembangunan yang mangkrak di jaman SBY. Diantaranya Pelabuhan Niaga Pantai Gelon dan Bendungan Tukul. Namun Presiden Jokowi lebih fokus pada dua pembangunan ini, dibanding mikirin musium Pacitan yang rencananya akan diisi oleh cerita-cerita SBY yang lebay itu.
Sejak awal nampaknya SBY sudah curiga pada Jokowi. Bahwa rencana pembangunan musium Pacitan itu tak akan direalisasikan. Tapi SBY tetap percaya diri karena Pacitan adalah basis Demokrat. Maka dengan modal gelar “ponakan SBY” Indarto bisa menang di Pilkada 2020 kemarin, dah sukses.
Lewat Demokrat, SBY juga sukses mengamankan Jawa Timur dengan mengusung Khofifah Emil Dardak. Jadi meskipun pemerintah pusat tidak akan mendukung pembangunan musium tersebut, SBY masih punya Pemprov dan Pemkot setempat untuk upaya realisasi. Mantap kan.
SBY sebagai orang yang pernah menjadi Presiden, meskipun tidak bisa bekerja, terbukti punya banyak strategi jitu. Bagaimanapun kemenangannya di 2004 dan 2009 adalah bukti bahwa dirinya ahli strategi.
Begitu juga dengan Jawa Timur. SBY dan Demokrat sukses ‘mencuri’ Khofifah dari PKB, dan Emil Dardak dari PDIP. Kemudian digabungkan dan didukung oleh musuh bebuyutan Khofifah yang pernah kalah dua kali, Pakde Karwo.
Jadi setidaknya, meskipun SBY sudah tidak menjadi Presiden, meskipun AHY gagal jadi Gubernur, setidaknya Jawa Timur dan Pacitan masih dalam cengkraman Demokrat.
Sehingga pembangunan musium Pacitan pun mestinya hal kecil saja yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan oleh Demokrat. Dana 9 miliar rupiah yang baru diributkan itu hanya salah satu, dari sekian miliar lain yang bisa dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya.
Setidaknya untuk 10 tahun mendatang atau dua periode. Karena Khofifah baru jadi Gubernur, dan Indarto ponakan SBY juga baru masuk periode pertama.
Dengan dua kekuatan Pemprov dan Pemkot, SBY akhirnya mengubah rencana pembangunan musium. Dari yang sebelumnya dinamakan musium Pacitan dan dibiayai APBN, diganti menjadi musium SBY ANI lewat Yudhoyono Foundation dan donasi.
Khofifah sebagai Gubernur Jatim tidak peduli kondisi negara sedang krisis Covid dan sedang melakukan alokasi besar-besaran untuk penanganan subsidi. Dana pembangunan musium tetap cair dan tak bisa diganggu gugat.
Dan jelang Pilkada kemarin, Khofifah sebagai Gubernur datang melakukan kunjungan ke Pacitan untuk menengok musium SBY ANI. Tujuannya jelas untuk menaikkan posisi tawar ponakan SBY yang akan berlaga di Pilkada. Jadi tidak peduli itu adalah proyek pembangunan pribadi, dia sebagai Gubernur tetap datang kunjungan.
Dari sinilah kemudian muncul banyak kecurigaan dan pertanyaan. Kenapa Khofifah tetap datang kunjungan padahal sudah tahu itu bukan proyek pemerintah? Sementara dia datang sebagai Gubernur. Setelah ditelusuri ketemulah anggaran 9 miliar dari Pemprov Jatim itu.
Jadi meskipun musium tersebut musium pribadi, tapi dananya dari APBD lewat yayasan milik SBY. Itulah hebatnya keluarga Yudhoyono. Bisa melakukan korupsi tapi tidak bisa ditangkap KPK. Mungkin karena sudah sangat berpengalaman selama 10 tahun berkuasa, jadi sudah paham cara mengecoh hukum.
Lalu sekarang, setelah dana 9 miliar itu diributkan, dengan polosnya Demokrat mengatakan “Pak SBY tidak pernah minta.” mantap surantab.
