Dari awal rakyat Indonesia sudah curiga KPK tidak profesional dan tebang pilih. Organisasi anti rasuah yang sebentar lagi harus dibongkar dan dibubarkan ini sudah mempertontonkan keberpihakannya kepada DKI Jakarta, yang ada di bawah bayang-bayang Anies penguasa DKI.
Kasus-kasus yang kecil, yang nilainya hanya Milyaran dibesar-besarkan dan dianggap sebuah tindakan kriminal luar biasa. Tapi kasus-kasus yang besar jelas-jelas ada di depan mata, didiamkan. Makanya rakyat melihat dan berpendapat bahwa, selama masih ada Novel di sana, jangan harap KPK bisa urus DKI.
Kecurigaan ini sudah disuarakan oleh banyak orang. Coba lihat saja uang Formula E yang sudah dibayarkan ratusan miliar. Formula E nya nggak jadi, tapi uangnya sudah hangus. Kemudian DPRD juga seperti kurang berniat untuk mencari tahu keberadaan uang itu.
Apa jangan-jangan sudah dinikmati bersama-sama? Formula E nggak jadi, lalu uangnya menguap begitu saja? Lalu selain didiamkan DPRD, didiamkan pula oleh KPK.
Warga DKI Jakarta yang bayar pajak mahal-mahal, tapi hak-haknya tidak terpenuhi. Coba bayangkan saja di daerah-daerah lain, banjir sebentar lalu surut. Sedangkan di DKI? Dipolitisir sampai 24 jam, ada yang lebih, tidak surut-surut. Hak rakyat di DKI Jakarta untuk bebas banjir tidak akan pernah didapatkan.
Dan akhir-akhir si Anies Baswedan malah keluarkan anggaran 1 Triliun untuk bereskan banjir di tahu-tahun terakhir kepemimpinannya, sama persis seperti kelakuan Pepo SBY di ujung kepemimpinannya yang memaksa negara mengeluarkan proyek besar.
Lagi-lagi KPK diam dan tidak banyak bicara soal potensi penyelewengan dana di DKI Jakarta yang nilainya luar biasa besar ini. Ternyata ketua KPK juga tidak banyak melakukan apa-apa. Dewan pengawas KPK juga santai kayak di pantai, integritas KPK patut dipertanyakan.
Masyarakat melihat KPK ini tidak adil, dan seolah mereka memilih-milih lawan politik mana yang karirnya harus dihabisi terlebih dahulu. Ini yang menjadi pandangan banyak orang. KPK tidak bisa mengubah pandangan rakyat yang mengait-ngaitkan keberadaan Novel dan didiamkannya kasus Anies.
Di dalam prinsip demokrasi, mata rakyat adalah mata Tuhan yang bisa melihat dengan baik. Rakyat di dalam negara Demokrasi mengambil peran penting. Melihat bagaimana KPK tidak adil, adalah pandangan rakyat.
Harapan bagi KPK bisa semakin baik bisa terjadi jika dan hanya jika kasus dugaan penggelembungan dana di DKI Jakarta dan ketidakjelasan anggaran Formula E, Frankfurt bookfair, Aibon dan sebagainya mulai di usut.
Karena rakyat tidak butuh alasan, rakyat butuh jawaban. Anies adalah pelayan rakyat, bukan bosnya rakyat. KPK sejatinya adalah lembaga profesional, bukan lembaga keluarga, seperti Partai Demokrat.
