Kasus korupsi yang terjadi atas pengadaan lahan pada program Rumah DP Rp0 yang menjadi program unggulan Anies si badut DKI, membuat KPK terpaksa memangginya untuk dimintai keterangan.
Saat ini pihak KPK sendiri sudah menetapkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, sebagai tersangka. Namun, seperti kita ketahui bahwa sebuah kejadian korupsi uang negara, tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dan dapat ditersangkakan.
PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bertanggungjawab dalam program DP Rp 0. Yoory C Pinontoan sendiri telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.
Artinya, bahwa Yoory C Pinontoan pernah bekerja dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, dalam program pengadanan rusunawa di Jakarta. Dan lancar-lancar saja.
Yang menarik dari kasus ini adalah adanya keterangan bahwa Yoory C Pinontoan sudah dinonaktifkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan adanya pengangkatan Direktur Pengembangan, Indra Sukmono Arharrys, Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Namun tidak ada keterangan mengapa Anies Baswesan me-nonaktif-kan dan mengganti Yoory C Pinontoan.
Kasus korupsi ini bergulir atas pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 lalu. Rencana pemanggilan Anies Baswedan dan saksi-saksi lain dibutuhkan untuk memperjelas kontruksi kasus ini. Untuk saat ini, Ali menyatakan tim penyidik tengah fokus mendalami unsur pasal yang dikenakan kepada para tersangka. Sejauh ini, KPK belum mengumumkan detail tersangka dan konstruksi kasus.
“Tentu fokusnya unsur di dalam pasal 2 pasal 3 (UU Tipikor), setiap orang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, atau koorporasi, ada kerugian negara itu yang kemudian nanti dibutuhkan saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk memperjelas kontruksi peristiwa pidana yang itu diduga dilakukan oleh para tersangka yang nanti akan kami sampaikan pada waktunya nanti itu,” ucap juru bicara KPK Ali Fikri
Jika kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak terlibat urusan teknis dari pembangunan rumah DP Rp0 itu sah-sah saja, walaupun memang hampir tidak mungkin.
Pasalnya, pengadaan rumah DP nol rupiah adalah program yang dijanjikan Anies Baswedan pada warga Jakarta saat Kampanye Pilkada 2017. Bagaimana mungkin, Anies hanya “melempar gagasan” lalu cuci tangan? Terlbih Anies sendiri yang mencopot dan mengangkat pejabat BUMD yang bertanggungjawab dalam program DP nol rupiah.
Sebagai pengusung utama dari program rumah DP Rp0, sedianya Anies Baswedan menjadi pemegang kunci dari seluruh perencanaan anggaran hingga pengawasan pelaksanaan proyek di lapangan. Walaupun secara teknis Anies tidak memahami, tetapi sebagai pimpinan, Anies pasti mengetahui detail dari programnya lewat laporan yang diberikan secara berkala oleh bawahan.
Apalagi saat ini hampir semua pihak berteriak bahwa Gubernur seharusnya tampil paling depan ketika terjadi permasalahan pada program unggulan. Anies jangan tampil menjadi yang terdepan hanya pada saat menerima penghargaan saja. Tapi ketika ada masalah seperti ini, Anies malah bersembunyi di balik badan Wakil Gubernur.
Yang menggelitik terkait adanya kemungkinan KPK memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan adalah, kira-kira siapa penyidik KPK yang mengkonsep pertanyaan? Jangan-jangan sepupu Anies Baswedan sendiri. Bukan apa-apa sih, apapun pertanyaan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan atau BAP itu, biasanya menjadi dasar dari langkah penyidikan selanjutnya, bahkan bisa menjadi sumber penggiringan arah kemana kasus ini akan bermuara.
Tentunya kita semua berharap KPK akan bertindak profesional dalam penanganan kasus korupsi yang terjadi di dalam Pemprov DKI. Karena terungkapnya dugaan korupsi pada program pengadaan lahan rumah DP Rp0, tidak menutup kemungkinan akan terungkap pula kasus-kasus korupsi lain pada program-program unggulan lain yang dibanggakan Anies Baswedan, yang mana angka rupiah yang dicanangkan untuk program-program itu cukup mencengangkan rakyat Indonesia, khususny warga DKI, namun hingga hari ini tak ada satupun dari program mahal Anies Baswedan yang berhasil dideliverkan untuk warga Jakarta.
Dengan bergulirnya kasus korupsi pertama pada program unggulan Anies Baswedan, apakah ini juga pertanda kalau pertahanan perlindungan Novel Baswedan di dalam KPK terhadap kejanggalan APBD Jakarta sudah mulai bocor? Karena selama ini, sejak berita tentang kejanggalan-kejanggalan atas anggaran Pemprov DKI Jakarta diviralkan, KPK terkesan tak tergerak untuk mempertanyakan.