Pasar Tanah Abang, masih sama seperti tahun tahun sebelumnya, Pasar yang terletak di Jakarta Pusat nampaknya tidak pernah ada pandemi covid. Keadaan ini mempertanyakan pengawasan Pemprov DKI lantaran ibu kota tengah menegakkan aturan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Terlebih kasus covid beberapa pekan terakhir naik.
Dengan keadaan ini menandakan jika Pemprov DKI gagal dalam melaksanakan PPKM Mikro secara komprehensif. Artinya kebijakan-kebijakan itu hanya formalitas, karena implementasi di lapangan tidak sesuai. Selain itu, Pemprov DKI kurang dalam mengedukasi warga terkait penerapan protokol kesehatan. Faktanya, masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Meski di sisi lain, kesadaran masyarakat akan prokes yang makin surut.
Di sisi lain, komunikasi publik Gubernur DKI Anies Baswedan maupun pejabat lainnya dalam kejadian di Pasar Tanah Abang, nampaknya memang tidak baik. Para pejabat publik kerap melontarkan pernyataan-pernyataan yang membuat persepsi risiko masyarakat terhadap virus corona menurun. Bahkan, tidak sedikit pejabat yang menggembar gemborkan angka penyebaran virus corona seolah menurun. Padahal, data menunjukkan bahwa angka kasus positif Covid-19 di Indonesia stagnan.
Selama ini, Anies Baswedan terlalu mengglorifikasi program vaksinasi. Padahal, jumlah vaksinasi yang sudah dua dosis baru mencapai 3 persen dari jumlah penduduk. Sementara, pemerintah menargetkan 181 juta penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen dari jumlah penduduk menerima vaksin untuk mencapai herd immunity. Anies sendiri usai meninjau kerumunan Pasar Tanah Abang kemarin lebih menyoroti penggunaan masker dalam penerapan protokol kesehatan. Penggunaan masker merupakan hal terpenting untuk mencegah penyebaran Covid-19 di pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara tersebut.
Sementara masalah jaga jarak, transaksi tunai yang berisiko terhadap penularan covid-19 dan lain-lain belum disinggung. Anies tak menjelaskan lebih lanjut soal penerapan protokol kesehatan d Tanah Abang. Meski demikian Anies telah menyiapkan tiga langkah strategi dalam merespons kerumunan Pasar Tanah Abang.
Pertama, meminta kereta commuterline Jabodetabek tidak berhenti di Stasiun Tanah Abang pada pukul 15.00 WIB sampai 19.00 WIB. Langkah berikutnya, Pemprov melarang pedagang berjualan di luar kawasan pasar. Serta, Pemprov akan merekayasa lalu lintas dan mengatur jumlah pengunjung yang masuk ke Pasar Tanah Abang.
Hal lainnya adalah Aparat pemerintah di daerah tidak siap terhadap antisipasi gejolak membludaknya Pasar Tanah Abang. Ketidaksiapan ini terlihat dari tidak adanya penyekatan, tidak ada penutupan pintu-pintu masuk transportasi menuju ke Tanah. Semua dilakukan setelah adanya kerumunan yang banyak di area Pasar Tanah Abang.
Di sisi lain, dengan adanya kejadian kerumunan Pasar Tanah Abang, ini menandakan sederet kegagapan Anies Baswedan menangani covid-19. Sejak awal covid-19, Anies hanya bertugas membagikan kata-kata manis saja. Tanpa dengan tindakan yang kongkrit. Selama menjabat 3 tahun, nampaknya Anies gagal membawa wajah Jakarta menjadi lebih baik.
Hal pertama yang menjadi pekerjaan rumah sampai saat ini adalah soal program rumah DP 0 persen Anies yang dianggap belum berhasil dilakukan. Padahal ini sudah tiga tahun dari janji kampanyenya dalam pemilihan kepala daerah DKI. Kedua, masalah banjir tahunan, banjir seluruh Jakarta itu parah dan terparah dan sampai saat ini belum terlihat terkait normalisasi banjir yang Anies lakukan.
Untuk masalah banjir, Anies tidak bisa bekerja sama dalam tata koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan banjir. Anies dan pemerintah pusat terkesan saling lempar tanggung jawab. Sementara itu, dalam hal membangun sumur resapan, Pemprov DKI baru merealisasikan 0,29 persen dari target yang akan diraih pada 2020-2022.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Jusuf mengatakan, sebanyak 2.974 sumur resapan sudah dibangun pada tahun 2020. Target yang ingin dicapai hingga 2022 adalah 1 juta sumur resapan.
Terakhir, Rusunawa yang sudah dia bangun dan itu pun di Jakarta Barat masih kosong. Hal lainnya yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan terkait kesejahteraan yaitu soal lapangan kerja, saat itu Anies menyampaikan berjanji akan menyediakan lapangan kerja lewat OK OCE, sampai sekarang tidak berjalan. Dulu Anies berjanji menyejahterakan terkait lapangan kerja, tercatat saat ini terdapat 24 ribu warga Jakarta yang terkena PHK.
