Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS sukses buat menjadi provokator dana haji, alih-alih mencerdaskan umat, dia malah menggoreng persoalan. Sementara Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan ibadah haji tahun ini diselenggarakan hanya untuk 60.000 warga yang sudah divaksin Covid-19 dan tinggal di negara tersebut.
Artinya keputusan ini dibuat karena kondisi dunia masih dilanda pandemi Covid-19 dan muncul varian-varian baru penyebab penyakit itu, bukan karena Indonesia sudah menggunakan dana haji untuk infrastruktur atau belum membayar hutang terkait haji kepada Pemerintahan Arab Saudi.
Nyatanya semuanya terbukti. Ibadah haji tertutup untuk jemaah internasional. Ada uang pun, percuma. Tetap tidak bisa pergi tahun ini. Coba kita tanyakan pada mereka yang sebelumnya sok gaya koar-koar tak jelas, terutama yang dari partai PKS yang terkenal tukang nyinyir. Apa komentarnya sekarang? Masih mau ribut lagi? Lihat faktanya. Jangan sok prihatin dengan mengatasnamakan rakyat. Kalau hebat, silakan protes ke Kedubes Arab Saudi. Bila perlu pergi ke Arab Saudi untuk melobi langsung. Jangan kerjanya bikin kisruh situasi dengan omongan dan narasi tak jelas.
Sama dengan Ustad Abdul Somad yang sebelumnya juga menuding dana haji yang digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai yang katanya seorang ustad, seharusnya tak elok ketika dia mulai menyebar hoax dan memberi informasi tanpa data yang lengkap, bahkan selalu menyebar kalimat kebencian terhadap pemerintah.
Somad dan Hidayat, bagai pinang dibelah dua kalau urusan sebar hoax dan kebencian terhadap pemerintah. Padahal, Hidayat anggota DPR, dia itu seorang tokoh tak pantas kalimat provokasi tersebut keluar dari mulutnya. Kalau melempar kecurigaan seperti itu adalah fungsi provokator bukan fungsi anggota parlemen.
Hidayat tahu PBKH sudah bekerja dengan baik dan terbuka, tak ada indikasi yang aneh-aneh. Sayangnya pilihan kata sangat kotor. Merasa sebagai pengamat intelektual tapi pemilihan katanya menyebarkan kebohongan dan kebencian.
Harusnya sebagai anggota DPR-MPR, Hidayat Nur Wahid lebih mudah melaksanakan fungsi pengawasan. bisa memanggil BPKH dan minta tanggungjawab dihadapan dewan, bukan malah berkoar-koar di depan masyarakat menyebarkan hoax membuat gaduh masyarakat.
Tapi, Hidayat tak melakukan hal tersebut lantaran sebenarnya, dia tahu tidak ada permasalah dana haji tahun ini. Kalau ada masalah kenapa tidak dipanggil pengelola BPKH atau bisa kapan saja panggil PBK untuk konfirmasi jika memang kalau ada masalah.
Cukup jadi anggota parlemen saja, ga usah jadi provokator. Sama halnya dengan yang dilakukan Ustad Somad, ketika dengan menggebu-gebu menuduh pemerintah memakai dana haji untuk infrastruktur, sekarang malah ketika ditanya balik, jawab tidak paham. Isu gorengan dana haji dipakai pemerinah itu tidak benar, mereka hanya menggoreng persoalan yang tak bertanggung jawab.
