Kalau bicarakan PKS, tak akan ada habisnya, partai ini tak memiliki kecintaan terhadap NKRI ini terlihat dari komentar para petinggi partai ini selalu bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dan tergantung arah angin. Alhasil, partai berlandaskan agama ini sering disebut partai hoax dan partai provokator.
Bahkan, PKS Partai Hoax sempat menjadi trending di media sosial Twitter di Indonesia, Sabtu (5/6/2021). Saat berita ini diturunkan, sudah ada 2.414 tweets atau kicauan warganet yang menggunakan tagar PKS Partai Hoax. Tagar ini bermula ketika Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah Haji tahun ini karena pandemi Covid-19.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, meminta Presiden Joko Widodo melobi Raja Salman, agar Indonesia mendapatkan kuota Haji 2021. Hidayat beralasan hal tersebut karena hingga kini Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan soal jumlah kuota yang diberikan ke beberapa negara. Kritik serupa disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring. Tifatul meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk turut melobi Kerajaan Arab Saudi soal kuota Haji.
Beberapa waktu lalu, Pemerhati Intelejen yang juga Direktur Indonesian Muslim Crisis Center, Robi Sugara mengatakan, HTI sebagai gerakan transnasional sebenarnya sudah dilarang di banyak negara Islam. Pemerintah Indonesia juga sudah memutuskan membubarkan HTI karena dianggap berpotensi memunculkan konflik horizontal sesama anak bangsa Indonesia yang beragama suku, bahasa, agama dan budaya. Namun, HTI yang sudah menjadi organisasi terlarang langsung menggulirkan narasi yang menstigmakan Pemerintah Indonesia anti-Islam. Padahal, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang jauh lebih tua ketimbang HTI masih tetap eksis di Indonesia. HTI merupakan kelompok yang berasal dari ideologi Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Bedanya, HTI menolak Pancasila dan antidemokrasi sehingga mengharamkan pemilu. Sedangkan PKS mau masuk dulu dalam sistem demokrasi.
Isu agama, sering dimainkan oleh PKS, agama menjadi alat politik dan pecah belah, termasuk rakyat Indonesia banyak yang tak bertoleransi, berawal dari Pilkada Gubernur DKI, antara Ahok dan Anies PKS berafiliasi. Mayat dan ayat dimainkan. Sekarang, entah apa yang akan dibidik PKS, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berkomentar agama tidak sepatutnya dijadikan mainan politik oleh orang perorangan atau kelompok tertentu. Politisasi agama harus dihindari. Dia lupa kalau bangsa ini akhirnya terpecah belah dan krisis toleransi beragama, akibat dari ulah partai
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam diskusi Topic of the Week bertajuk “Politisasi Agama Era Jokowi” di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (19/2/2019). Pembicara lain dalam diskusi adalah Sekretaris BPN Prabowo-Sandi, Hanafi Rais, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212, Bernardus Abdul Jabbar, dan praktisi hukum Teuku Nasrullah.
Hidayat Nur Wahid mengungkapkan politisasi agama dilakukan oleh kelompok sekuler yang karena kepentingan politik, seolah-olah menjadi agamis. Politisasi agama itu dilakukan oleh pihak-pihak yang melaksanakan ajaran agama untuk tujuan jangka pendek dan kepentingan politik. “Politisasi agama itu terjadi ketika agama dijadikan mainan politik yang ujungnya agama tidak dihormati, tetapi menjadi bulan-bulanan politik. Agama jadi mainan, ini harus dihindari,” kata Hidayat Nur Wahid.
Agak mencurigakan, Ketika petinggi PKS berkomentar mengenai agama yang jadi alat politik, sementara sedari dulu mereka sudah menggunakan agama sebagai kendaraan politik. Padahal, agama harus senantiasa membingkai kehidupan manusia. Dengan begitu, politik di Indonesia mempunyai keluhuran, solusi, mementingkan keadilan, kesejahteraan, dan akhlak mulia. Ada apa dengan PKS, kita harus waspada.
Sampai saat ini, masyarakat Indonesia ingin sekali PKS dibubarkan karena sering menjadi provokator. Andaikan ini terwujud, negara ini akan damai. Seperti Rizieq Shihab ditangkap dan dimasukkan ke sel tahanan, tak ada huru hara, ketika itu Rizieq jumawa
