PKS bakalan pusing tujuh keliling melakukan pembelaan atau minimal klarifikasi halus terhadap gubernur Sumbar yang diusungnya saat pilkada.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, sempat mendapatkan kritik karena pembelian mobil dinas baru di tengah pandemi senilai Rp 2 miliar. Meskipun dia membuat klarifikasi, tetap saja masalah ini sudah membesar dan tidak dapat ditangkal hanya dengan klarifikasi. Sementara itu.
PKS seolah kehilangan kegarangannya seperti saat mengkritik pemerintah, hanya memberikan sentilan halus yang tidak berarti apa-apa. Standar ganda terlihat jelas digunakan oleh PKS yang memang sudah dari dulu berstandar ganda.
Seolah tidak punya pilihan lagi, Mahyeldi akhirnya meminta maaf dan memutuskan menyerahkan mobil dinas baru itu untuk operasional penanganan Covid-19 ke Satgas Covid-19 Sumbar.
“Mencermati isu mobil dinas kepala daerah dalam dua hari ini, maka saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik,” kata Mahyeldi
Masalah ternyata belum selesai karena ada skandal lain menimpanya.
Dari penangkapan yang dilakukan oleh Polresta Padang terhadap lima warga luar Sumatera Barat terkait dugaan penipuan mencatut nama Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Dalam aksinya, kelima orang itu menggunakan surat permintaan sumbangan yang ditandatangani gubernur lengkap dengan stempelnya. Sumbangan itu untuk penerbitan buku profil. Dikabarkan, kelima orang pelaku ini mampu meraup keuntungan lebih dari Rp170 Juta.
Para pelaku juga membawa surat yang memiliki kop dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar. Para pelaku mengaku mendapat persetujuan dari Bappeda dan Gubernur Sumbar Mahyeldi. Bahkan, nama rekeningnya bukan nama Dinas, melainkan Bank Mandiri Padang atas nama H Dwi Susanto.
polisi terus melakukan penyelidikan lanjutan. Dan mereka akan memanggil Mahyeldi terkait surat permintaan sumbangan tersebut. Karena kelima orang yang sempat ditangkap mengaku bahwa surat tersebut asli, dari gubernur dan orang kepercayaannya. Kelima orang itu juga mengaku pernah menarik sumbangan serupa pada tahun 2016 dan 2018. Saat itu Mahyeldi masih menjabat sebagai Wali Kota Padang.
PKS pun pasti pusing tujuh keliling mau melakukan apa, hehehe. Kali ini dia kena batunya. Konsistensi mereka saat mengkritik sangat diuji belakangan ini, meskipun kita tahu partai ini agak munafik, bertandar ganda dan komentar miring sebelah.
Kalau apa yang diakui kelima pelaku terbukti benar, maka masyarakat harusnya sudah bisa menilai PKS ini partai apa. PKS akan selalu mendapat predikat nilai merah.
