Polemik mengenai kasus gorden di rumah dinas anggota DPR masih hangat. Kali ini giliran Ketum PD, AHY yang mendapat kritikan.
Hal ini sepertinya karena pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso adalah kader demokrat. Mungkin karena itu si Agus tidak merespon.
Hal itu pun menimbulkan kritik dari Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. Menurutnya, dalam kasus tersebut, AHY dan Demokrat seperti ayam sakit.
“AHY dan Demokrat tenang-tenang saja. Tak bersikap tegas bahkan cenderung diam saja. Apakah karena BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR diketuai Kader Demokrat atau ikut menikmati juga?” kata Fadhli.
Fadhli menilai seharusnya Agus tampil di depan mengkritisi tender gorden senilai miliaran rupiah tersebut, karena BURT diketuai oleh salah satu kader mereka.
Dia mengatakan Agus semestinya mampu mengontrol kader Demokrat yang memiliki wewenang mengawasi pengelolaan anggaran di internal DPR itu.
“AHY semestinya mampu mengontrol kadernya untuk ikut mengawasi dan mengkritisi tender dan pengadaan gorden rumdin DPR itu,” katanya.
Alumnus UIN Jakarta itu pun menyayangkan sikap Agus dan Demokrat yang terkesan setengah-setengah dalam menyikapi proyek pengadaan gorden bernilai fantastis tersebut.
“Sikap Demokrat terkesan setengah-setengah. Meskipun menolak tetapi seperti tak serius,” katanya.
Kalau Agus merasa peduli dengan bangsa ini, seharusnya ia sudah menjadi yang terdepan untuk memprotes hal ini. Apalagi ketua BURT DPR RI, Agung Budi Santoso adalah kader Partai berlambang Mercy itu. Sudah seharusnya ia bisa mengontrol anak buahnya, minimal memberikan masukan agar terhindar dari segala bentuk kegiatan yang berbau pemborosan anggaran. Apalagi ia seorang ketua umum partai, sangat mudah untuk melakukan itu.
Yang dilakukan Agus saat ini justru terus melakukan lobi-lobi politik, demi memuluskan langkahnya maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
Diamnya Agus juga terjadi saat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) terseret kasus dugaan suap terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Bahkan kasus ini memecahkan rekor sebagai kader partai termuda yang terlibat kasus suap, yakni Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.
Di sisi lain ia selalu terdepan dalam mengkritisi pemerintah, di sisi yang lain ia diam membisu saat kadernya terlibat dugaan suap, korupsi ataupun pemborosan anggaran negara.
